IPMG Online

VISI & MISI

IPMG berupaya menjadi mitra terpecaya pemerintah Indonesia dan pemangku kepentingan kesehatan terkait lainnya dan untuk memainkan peran penting dalam meningkatkan sistem kesehatan melalui kekuatan inti anggota IPMG; mis., inovasi medis dan pembuatan produk yang memenuhi kualitas dan keamanan farmasi yang berstandar internasional.

KOMITMEN

Selama bertahun-tahun, perusahaan farmasi telah mengembangkan obat-obatan baru dengan jumlah yang tak terhitung untuk mengelola penyakit dan mengurangi penderitaan pasien. Dengan adanya penyakit baru yang terus-menerus muncul, komitmen untuk melakukan penelitian dan pengembangan ini merupakan suatu keharusan yang selalu ada. Anggota IPMG memegang tanggung jawab tersebut dengan penuh semangat dan komitmen.

Untuk memastikan praktik pasar yang adil, IPMG bertujuan untuk memberikan iklim bisnis yang menguntungkan, mematuhi undang-undang dan peraturan pemerintah yang ada, dan menjunjung tinggi Pedoman Praktik Pemasaran kami.

PERAN

IPMG mengkomunikasikan peran dan kontribusi produsen farmasi berbasis R&D dalam membantu masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidupnya serta mendorong kemajuan sistem kesehatan yang efektif dan terintegrasi di Indonesia.

Today, cutting-edge medical science is transforming patients’ lives. Discover how scientists and researchers are advancing science.

According to the World Health Organization (WHO), counterfeit medicine is a medicine that has been deliberately and deceitfully labeled in order to mislead users over its identity and/or origins. In Indonesia, the Minister of Health of Indonesia through MoH Decree No. 1010/2008 defines counterfeit medicines as drugs which are manufactured by the unauthorized manufacturer, against the regulatory system or drug manufacturing using the similar identity of another drug which has had a marketing authorization.

Pharmaceutical companies rely on government-granted patents to protect their huge investments in researching and developing new medicines

Socialization IPMG Code of Ethics 2021 Revision – Ethics and Compliance Task Force

Kudos to the #IPMG Ethics and Compliance task force for their hard work. This new revised National Code is setting the bar higher and seeks to embody a deeper and broader appreciation of business integrity.

22 September 2021

IPMG Chairman, Ait-Allah Mejri sharing his insights:

COVID-19 provided a stark reminder of the enormous social value of a robust public health system and the dire consequences for the population when public health capabilities are allowed to decline through negligence and underinvestment.

10 August 2021

Pfizer fellowship to help elevate RI biotech sector

The COVID-19 pandemic is a wake-up call for the world to understand the centrality of the biotech sector. As countries struggle to contain the pandemic, governments and ordinary people alike have pinned their hopes on the biotech sector to discover effective treatments. This difficult time shows that countries with well-developed biotech sectors strive relatively better in facing the pandemic.

30 July 2021

Five Steps to Advance COVID-19 Vaccine Equity Step #3

12 July 2021

IPMG Umumkan Pensiunnya Direktur Eksekutif dan Tunjuk yang Baru

International Pharmaceutical Manufacturers Group (IPMG) Indonesia mengumumkan Direktur Eksekutifnya, Parulian Simanjuntak, akan pensiun pada 27 Mei 2022 setelah 19 tahun bergabung dengan asosiasi

12 May 2022

Five Steps to Advance COVID-19 Vaccine Equity Step #3

12 July 2021

Masyarakat Indonesia Perlu Kemudahan Akes Obat Berkualitas Tinggi

18 March 2020

Badan POM Perbaiki Pengadaan Obat JKN melalui Sounding Kriteria Penilaian

18 March 2020

Cap Halal untuk Makanan dan Obat

18 March 2020

Deregulasi diharapkan dorong pengembangan industri farmasi

18 March 2020

LPPOM MUI Pusat Ambil Alih Gugatan UU Halal

Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) daerah dari 31 provinsi menggugat Undang-Undang Jaminan Produk Halal (UU JPH) ke Mahkamah Konstitusi (MK). Namun LPPOM MUI Pusat akan mengambil alih gugatan tersebut dengan mengedepankan dialog, tapi tetap mengakomodasi aspirasi dari LPPOM MUI daerah.

11 September 2019

Hak Paten Jadi Tameng Keaslian Obat

Meskipun industri farmasi menggunakan paten obat untuk memastikan keeksklusifan pasar, namun hak paten biasanya hanya berlaku selama 20 tahun. Sepuluh tahun proses penelitian dan pengembangan obat, membuat industri farmasi terdorong untuk memperpanjang hak paten obat mereka agar riset dan keaslian akan suatu obat bisa dijaga.

18 January 2019

Advokasi Mengenai Regulasi Jaminan Produk Halal

Undang - Undang Nomor 33 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) dibuat untuk melindungi masyarakat. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas muslim tentu membutuhkan label halal pada suatu rpoduk, baik makanan maupun obat-obatan.

18 January 2019

Dugaan Suap Perusahan Farmasi-Dokter, Pengamat Sebut KPK Terlalu Naif

Jakarta - Praktisi hukum dari UIN Syarif Hidayatullah Andi Syafrani menilai KPK terlalu naif ketika membiarkan praktik kerja sama saling menguntungkan antara perusahaan farmasi dan institusi kedokteran.

18 January 2019

VISI & MISI

KOMITMEN

PERAN

Anggota Kami